Pasal 23 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2006
Undang-Undang Kewarganegaraan
Republik Indonesia menyatakan
bahwa WNI kehilangan
kewarganegaraannya
jika masuk dalam dinas
tentara asing tanpa
izin terlebih dahulu dari Presiden.
Aturan ini berlaku
untuk dinas tentara asing
secara umum.
Undang-undang tersebut
tidak membatasinya
pada negara tertentu.
Karena itu, kontrak yang sah
menurut hukum negara asing
tidak menggantikan
persyaratan izin
yang ditetapkan oleh Indonesia.
Baca UU Nomor 12 Tahun 2006 ↗
PP Nomor 2 Tahun 2007
dan perubahan tahun 2022
Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2007
mengatur tata cara
memperoleh, kehilangan,
dan memperoleh kembali
kewarganegaraan Indonesia.
Peraturan tersebut
telah diubah melalui
PP Nomor 21 Tahun 2022.
Perubahannya mencakup
tata cara pelaporan
dan administrasi
kehilangan kewarganegaraan.
Penetapan status dilakukan
melalui pemeriksaan fakta
dan proses administrasi
sesuai ketentuan yang berlaku.
Lihat perubahan PP Tahun 2022 ↗
Pasal 23 huruf f:
sumpah setia kepada negara asing
UU Nomor 12 Tahun 2006
juga mengatur keadaan
ketika WNI secara sukarela
mengangkat sumpah
atau menyatakan janji setia
kepada negara asing
atau bagian dari negara tersebut.
Ketentuan sumpah setia
berbeda dari aturan
tentang masuknya WNI
ke dalam dinas tentara asing.
Isi dokumen dan tindakan
yang dilakukan seseorang
perlu dilihat berdasarkan
ketentuan yang tepat.
Baca Pasal 23 ↗
Pasal 24:
pengecualian untuk program pendidikan
Pasal 24 memberikan
pengecualian terhadap
ketentuan Pasal 23 huruf d
bagi peserta program pendidikan
di negara lain
yang mewajibkan mereka
mengikuti dinas militer.
Pengecualian tersebut
berlaku dalam keadaan
yang secara khusus
disebutkan oleh undang-undang.
Kontrak dinas militer
yang dibuat secara sukarela
tidak otomatis
termasuk dalam pengecualian ini.
Baca Pasal 24 ↗
Memperoleh kewarganegaraan lain
Pasal 23 huruf a
mengatur kehilangan
kewarganegaraan Indonesia
apabila seseorang memperoleh
kewarganegaraan lain
atas kemauannya sendiri.
Hal ini berbeda
dari menandatangani
kontrak dinas militer.
Status kewarganegaraan,
kepemilikan paspor asing,
dan dinas tentara asing
memiliki ketentuan
hukum masing-masing.
UU Kewarganegaraan Indonesia ↗
Kontrak dinas militer
menurut hukum Rusia
Undang-Undang Federal Rusia
Nomor 53-FZ mengatur
dinas militer dan
kemungkinan kontrak
untuk kategori tertentu
warga negara asing.
Persyaratan yang diatur
mencakup usia,
kemampuan berbahasa Rusia,
kondisi kesehatan,
serta ketentuan lainnya.
Persyaratan hukum Rusia
dan aturan kewarganegaraan
Indonesia tetap perlu
diperiksa secara terpisah.
Undang-Undang Federal Rusia No. 53-FZ ↗
i
Status kewarganegaraan ditetapkan
berdasarkan fakta dan prosedur hukum
Pasal 23 huruf d
menyebut izin Presiden
sebagai ketentuan penting
bagi WNI yang masuk
dinas tentara asing.
Untuk memastikan status
kewarganegaraan seseorang,
otoritas Indonesia
memeriksa fakta
dan menjalankan prosedur
administrasi yang berlaku.
Pertanyaan mengenai hal ini
dapat disampaikan
kepada Kementerian Hukum
atau perwakilan Indonesia
yang berwenang.